PGN Increases Penetration of the LNG Market in China

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk plans to increase the market share of liquefied natural gas / LNG in China. This is because China's gas demand is recorded to be very large.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN)

PGN's Director of Strategy and Business Development Syahrial Muktar said China's LNG needs are very large because of the country's government policy that encourages the use of gas to replace coal. Thus, China's gas demand is projected to continue to increase. This gas need will be met by imports.

"If China needs a lot. They import up to 50 metric tons, that can be up to 1,000 cargoes a year in total, "he said in Jakarta.

PGN starts selling its LNG to China next year. This follows PGN and Sinopec Corp having signed a gas sale and purchase agreement (PJBG). Under this agreement, PGN will supply six LNG cargoes to Sinopec starting in early January 2020. According to Syahrial, LNG sales to China have the potential to be extended. However, it will still negotiate with Sinopec first. However, China does need large amounts of gas, especially during winter.

"It still has the potential to add [sales], because, until the midterm of five years, they are very interested. They expressed their desire to [extend the contract], "he said.

In the meantime, PGN will export six cargoes of LNG to China. The LNG shipment will be carried out in January, February and March 2020. In the future, the company targets to sell LNG to other companies in China besides Sinopec. Thus, LNG sales to China can be significant.

"There are [besides Sinopec], I will convey later. It could be [up to dozens of cargo], "said Syahrial.

On the other hand, by starting to manage the LNG business from Oil and Gas Holding, PGN was also tasked with jointly finding LNG buyers from domestic production that were not purchased on the domestic market. One of them is gas production from the Bontang LNG Plant following the end of the LNG sales contract to a buyer in Japan (Western Buyer). According to Syahrial, the LNG sales negotiation is still ongoing. Unfortunately, he was reluctant to say who the prospective buyers.

"Later, the Western Buyer, we are with Pertamina, while the supply approach will be extended if needed," he said.

He also must discuss the sale of LNG with the government and SKK Migas. The same thing was expressed by Pertamina's Corporate Marketing Director Basuki Trikora Putra. Bontang LNG marketing after the expiration of the Western Buyer contract will be conducted with PGN. This is because Pertamina is still in a transition period to shift the LNG business to PGN. The Chinese market is considered very attractive to market its LNG portfolio.

"It's open for us to explore it [China's LNG market]," he said.

However, he emphasized that the sale of Bontang LNG was still being explored, including to other countries in East Asia. It also did not rule out the possibility of contract extension if agreed upon together.

Transition period

Basuki revealed Pertamina's LNG business would later be transferred to PGN. This includes the entire LNG supply portfolio owned by the company to be submitted to PGN, both domestically and abroad. Unfortunately, he did not specify when the transfer of the LNG business would be completely completed.

"In this transition period, we are still coordinating internally with PGN, to later be handed over [the LNG business]. So the language of transition is not yet cut off, "he said.

Previously, regarding the supply of LNG sold to China, Syahrial revealed that it was not always from domestic sources. PGN can also send LNG supplies from overseas sources. Therefore, business expansion abroad will not disrupt the domestic gas supply.

"PGN can help sell LNG portfolio owned by Pertamina and carry out PGN's role as a gas sub-holding," he said.

Based on Investor Daily's notes, Pertamina had previously signed three LNG import contracts. Pertamina has signed a PJBG with its subsidiary Cheniere Energy Inc., Corpus Christi Liquefaction Liability Company, to supply 0.76 million tons of LNG per year starting in 2019 for 20 years. Pertamina has also contracted with Cheniere Energy with the same volume but started in 2018 with a duration of 20 years.

Then, Pertamina has contracted with Woodside with a volume of around 0.6 million tons per year which can be increased to 1.1 million tons per year. Supply of 0.6 million tons per year began to be delivered in 2022-2034 and could be increased to 1.1 million tons per year in 2024-2038. The company also has a head of agreement (HoA) with ExxonMobil to supply 1 million tons per year for 20 years starting in 2025. Pertamina has also signed a PJBG with Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd for 1 million tons per year.

In addition to China, PGN has previously submitted a Letter of Intent to Philippine entities to explore LNG commercialization cooperation in the Philippines. PGN has sent a Letter of Intent (LoI) and is now at the discussion stage to be finalized.

IN INDONESIA

PGN Tingkatkan Penetrasi Pasar LNG di Tiongkok

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk berencana meningkatkan pangsa pasar gas alam cair/LNG di Tiongkok. Hal ini lantaran kebutuhan gas Tiongkok tercatat sangat besar.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Muktar menuturkan, kebutuhan LNG Tiongkok sangat besar karena kebijakan pemerintah negara tersebut yang mendorong pemakaian gas menggantikan batu bara. Sehingga, kebutuhan gas Tiongkok diproyeksikan akan terus meningkat. Kebutuhan gas ini akan dipenuhi dengan impor.

“Kalau Tiongkok butuh banyak sekali. Mereka impor sampai 50 metrik ton, itu bisa sampai 1.000 kargo setahun totalnya,” kata dia di Jakarta.

PGN mulai menjual LNG miliknya ke Tiongkok pada tahun depan. Hal ini menyusul PGN dan Sinopec Corp telah menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG). Berdasarkan perjanjian ini, PGN akan memasok enam kargo LNG ke Sinopec mulai awal Januari 2020. Menurut Syahrial, penjualan LNG ke Tiongkok ini berpotensi diperpanjang. Namun, pihaknya masih akan negosiasi dengan Sinopec terlebih dahulu. Akan tetapi, Tiongkok memang membutuhkan gas dalam jumlah besar, apalagi ketika musim dingin.

“Masih berpotensi tambah [penjualan], karena sampai midterm lima tahun, mereka sangat berminat. Mereka menyatakan berkeinginan untuk itu [memperpanjang kontrak],” ujarnya.

Untuk sementara ini PGN akan mengekspor LNG sebanyak enam kargo ke Tiongkok. Pengapalan LNG ini akan dilakukan pada Januari, Februari, dan Maret 2020. Ke depannya, pihaknya menargetkan juga akan menjual LNG ke perusahaan lain di Tiongkok selain Sinopec. Sehingga, penjualan LNG ke Tiongkok bisa signifikan.

“Ada [selain Sinopec], nanti saya sampaikan. Bisa sekali [sampai puluhan kargo],” tutur Syahrial. 

Di sisi lain, dengan mulai mengelola bisnis LNG dari Holding Migas, PGN juga ditugaskan untuk bersama-sama mencari pembeli LNG dari produksi dalam negeri yang tidak dibeli di pasar domestik. Salah satunya produksi gas dari Kilang LNG Bontang menyusul akan berakhirnya kontrak penjualan LNG ke pembeli di Jepang (Western Buyer). Menurut Syahrial, negosiasi penjualan LNG ini masih berlangsung. Sayangnya, dia enggan menyebut siapa calon pembelinya. 

“Nanti yang Western Buyer, kami bersama dengan Pertamina, sedang approach suplai kalau memang butuh diperpanjang lagi,” ujarnya. 

Pihaknya juga harus membahas penjualan LNG ini dengan pemerintah dan SKK Migas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra. Pemasaran LNG Bontang pasca berakhirnya kontrak Western Buyer akan dilakukan bersama PGN. Hal ini lantaran Pertamina masih dalam masa transisi mengalihkan bisnis LNG ke PGN. Pasar Tiongkok dinilainya sangat menarik untuk memasarkan portofolio LNG yang dimiliki. 

“Terbuka-lah untuk kami jajaki itu [pasar LNG Tiongkok],” tuturnya. 

Namun, penjualan LNG Bontang ini ditegaskannya masih dalam penjajakan, termasuk ke negara lain di Asia Timur. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan adanya perpanjangan kontrak jika disepakati bersama.

Masa Transisi

Basuki mengungkapkan, nantinya bisnis LNG milik Pertamina akan dialihkan ke PGN. Hal ini termasuk seluruh portofolio pasokan LNG yang dimiliki perseroan akan diserahkan ke PGN, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sayangnya, dia tidak merinci kapan pengalihan bisnis LNG rampung seluruhnya.

“Dalam masa transisi ini, kami masih berkoordinasi internal dengan PGN, untuk nanti diserah [bisnis LNG]. Jadi bahasanya masa transisi, belum cut off,” kata dia.

Sebelumnya, terkait pasokan LNG yang dijual ke Tiongkok, Syahrial mengungkapkan bahwa tidak selalu dari sumber dalam negeri. PGN juga dapat mengirimkan pasokan LNG ini dari sumber di luar negeri. Sehingga, ekspansi bisnis ke luar negeri ini tidak akan mengganggu pasokan gas di dalam negeri.

“PGN dapat membantu penjualan protofolio LNG yang dimiliki Pertamina dan menjalankan peran PGN sebagai sub holding gas,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Pertamina sebelumnya telah menandatangani tiga kontrak impor LNG. Pertamina telah menandatangani PJBG dengan anak usaha Cheniere Energy Inc yakni Corpus Christi Liquefaction Liability Company untuk memasok 0,76 juta ton per tahun LNG mulai 2019 selama 20 tahun. Pertamina juga sudah berkontrak dengan Cheniere Energy dengan volume yang sama namun dimulai pada 2018 dengan durasi 20 tahun. 

Kemudian, Pertamina telah berkontrak dengan Woodside dengan volume sekitar 0,6 juta ton per tahun yang bisa ditingkatkan menjadi 1,1 juta ton per tahun. Pasokan 0,6 juta ton per tahun mulai dikirim 2022-2034 dan bisa ditingkatkan menjadi 1,1 juta ton per tahun pada 2024-2038. 

    Perseroan juga memiliki kesepakatan (head of agreement/HoA) dengan ExxonMobil untuk pasokan sebanyak 1 juta ton per tahun selama 20 tahun mulai 2025. Pertamina juga telah menandatangani PJBG dengan Mozambique LNG 1 Company Pte Ltd sebesar 1 juta ton per tahun.

Selain Tiongkok, PGN sebelumnya telah menyampaikan Letter of Intent kepada entitas Filipina untuk menjajaki kerja sama komersialisasi LNG di Filipina. PGN telah mengirimkan Letter of Intent (LoI) dan kini pada tahap diskusi untuk dapat difinalisasi.

Investor Daily, Page-9, Monday, Dec 2,  2019

Benchmark Cepu Production Maintained

ExxonMobil Cepu Limited maintains production projections in the range of 220,000 barrels per day (bpd) of the Cepu Block in 2020, even though the Kedung Keris project was operational in December 2019. The Kedung Keris project, the Cepu Block, is projected to produce 3,800 bpd.

Deputy Head of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman said the Kedung Keris Project was ready for production. Despite the addition of Kedung Keris, the ExxonMobil oil and gas production target is maintained considering the approval of an environmental impact analysis (Amdal) for production capacities up to 235,000 bpd is still hampered. Fatar explained, in fact the Cepu Block oil production trial reached 235,000 bpd had been able to run.

"Our plan remains above 220,000 bpd, because of the capacity capacity. But the AMDAL is still in process, "he said, Tuesday.

According to him, production and Kedung Keris in anticipation of the decline in production from Banyu Urip. Last June, ExxonMobil and SKK Migas conducted a production (high rate test / HRT) conducted by Exxonmobil Cepu Limited in the Banyu Urip Field, targeted at 225,000 bpd, subsequently increasing to 235,000 bpd. For the Kedung Keris Project, Fatar said the project will be produced in December after the construction of the 16 kilometer pipeline is complete.

"Just waiting for the oil to flow. The target is in December 2019, "he said.

the Cepu Block

ExxonMobil's performance in Cepu is brilliant, with the realization of ready-to-sell production of 216,011 bpd in September from the lifting target of 216,000 bpd in ABPN 2019. Meanwhile, the amount of reserves that can be produced in the Cepu Block currently stands at 823 million barrels. This reserve is higher than initially estimated in the development plan (POD) of 450 million barrels.

With these notes, Fatar said the Cepu Block was a mainstay of domestic oil production. He said with the optimization of oil production from the oil and gas block, the plateau period for oil and gas block production would be shorter by around 2-3 years. In the future, with the Banyu Urip field oil production lowered, the Cato Block Block production period will indeed be around 3-4 years longer.

Azi N Alam

Meanwhile, ExxonMobil Indonesia's Vice President Public and Governments Affairs Azi N Alam said the Kedung Keris Project continues to progress and is expected at peak production to produce 10,000 bpd.

"Initial oil from the project is expected to be obtained by the end of 2019, he said. 

   Exxomobil Cepu Limited's representatives also reported to Vice President Ma'ruf Amin that the Kedung Keris field would produce on schedule at the end of 2019.

IN INDONESIA

Patokan Produksi Cepu Dipertahankan

ExxonMobil Cepu Limited mempertahankan proyeksi produksi di kisaran 220.000 barel per hari (bph) dali Blok Cepu pada 2020, meski proyek Kedung Keris sudah beroperasi pada Desember 2019. Proyek Kedung Keris, Blok Cepu, diproyeksi akan berproduksi sebesar 3.800 bph. 

Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengatakan Proyek Kedung Keris siap diproduksikan. Kendati ada tambahan dari Kedung Keris, target produksi migas ExxonMobil dipertahankan mengingat persetujuan analisis dampak lingkungan (amdal) untuk kapasitas produksi hingga 235.000 bph masih terhambat. Fatar menjelaskan, sebenarnya uji coba produksi minyak Blok Cepu mencapai 235.000 bph sudah dapat dijalankan. 

“Rencana kami tetap di atas 220.000 bph, karena kemampuan kapasitas bisa. Tetapi kan amdal-nya masih dalam proses,” tuturnya, Selasa. 

Menurutnya, produksi dan Kedung Keris sebagai antisipasi penurunan produksi dari Banyu Urip. Juni lalu, ExxonMobil dan SKK Migas telah melakukan uji produksi (high rate test/HRT) yang dilakukan oleh Exxonmobil Cepu Limited di Lapangan Banyu Urip ditargetkan 225.000 bph, selanjutnya meningkat menjadi uji tes 235.000 bph. Untuk Proyek Kedung Keris, Fatar mengatakan proyek ini akan diproduksikan pada Desember setelah pembangunan pipa sepanjang 16 kilometer selesai. 

“Hanya menunggu mengalirkan minyaknya saja. Targetnya di Desember 2019,” katanya. 

Kinerja ExxonMobil di Cepu terbilang cemerlang, dengan realisasi produksi siap jual sebesar 216.011 bph per September dari target lifting 216.000 bph dalam ABPN 2019. Sementara itu, besaran cadangan yang dapat diproduksikan di Blok Cepu saat ini tercatat mencapai 823 juta barel. Cadangan ini lebih tinggi dari yang awalnya diperkirakan dalam rencana pengembangan (POD) sebesar 450 juta barel. 

Dengan catatan tersebut, Fatar menyebut Blok Cepu menjadi andalan produksi minyak dalam negeri. Dia mengatakan dengan optimasi produksi minyak dari blok migas ini, masa plato produksi blok migas ini akan lebih pendek sekitar 2-3 tahun. Ke depan, dengan produksi minyak lapangan Banyu Urip diturunkan, masa plato produksi Blok Cepu memang lebih panjang sekitar 3-4 tahun. 

Sementara itu, Vice President Public and Governments Affairs ExxonMobil Indonesia Azi N Alam mengatakan Proyek Kedung Keris terus mengalami kemajuan dan diharapkan pada puncak produksi dapat menghasilkan 10.000 bph. 

“Minyak perdana dari proyek ini diharapkan diperoleh pada akhir 2019, kata dia.

 Perwakilan Exxomobil Cepu Limited juga melaporkan ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa lapangan Kedung Keris akan berproduksi sesuai jadwal yakni pada akhir 2019.

Bisnis Indonesia, Page-24, Wednesday, Nov 20, 2019

Government Extends Management of NSB Block

The government has extended the management of the North Sumatra B (NSB) Block starting Monday 18 November 2019. The oil and gas (oil and gas) block is a joint project between PT Pertamina Hulu Energi (PHE) and Aceh's regionally owned business entity (BUMD). Provision of provisional management extension is aimed at providing investment certainty.

"Want to invest, the cooperation must be clear first because if it is not clear how to invest," explained Djoko Siswanto, Acting Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

For information, previously the Ministry of Energy and Mineral Resources has provided a temporary extension option for 45 days starting October 3, 20 19. But the government then assesses that the 45 day period is too fast. 

    Furthermore, the government hopes that Pertamina Hulu Energi and BUMD can further discuss plans to manage the block in business to business (B2B) and immediately make a decision. The profit sharing scheme for the block is cost recovery. Meidawati, Director of PHE confirmed the news of the NSB Block management extension.

"That's right, a temporary extension for one year," said Meidawati.

Meidawati

Previously, PHE management offered two calculations namely gross split and cost recovery. At that time they did not clearly state the scheme chosen while the Aceh Government consistently requested the use of a cost recovery scheme. Just so you know, the NSB Block was originally under the auspices of ExxonMobil and has been in production since 1977. Negotiations between the central government, regional governments and PHE are indeed very difficult.

IN INDONESIA

Pemerintah Memperpanjang Pengelolaan Blok NSB

Pemerintah memberikan perpanjangan untuk pengelolaan Blok North Sumatra B (NSB) mulai Senin 18 Novenber 2019. Blok minyak dan gas (migas) tersebut  adalah proyek kerjasama antara PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan badan usaha milik daerah (BUMD) Aceh. Pemberian perpanjangan pengelolaan  sementara itu bertujuan untuk memberikan kepastian investasi. 

"Mau investasi kan, kerjasamanya harus jelas dulu karena kalau belum jelas bagaimana mau  investasi," terang Djoko Siswanto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian ESDM telah memberikan opsi perpanjangan sementara selama 45 hari mulai 3 Oktober 20 19. Namun pemerintah kemudian menilai jika waktu 45 hari tersebut terlalu cepat. Selanjtnya pemerintah berharap, Pertamina Hulu Energi dan BUMD dapat membahas lebih lanjut  rencana pengelolaan blok secara business to business (B2B) dan segera mengambil keputusan. Adapun skema bagi hasil untuk blok itu yakni cost recovery. Meidawati, Direktur PHE membenarkan kabar perpanjangan pengelolaan Blok NSB. 

"Benar, perpanjangan sementara selama satu tahun," tutur Meidawati

Sebelumnya, mananajemen PHE menyodorkan dua penghitungan yakni gross split maupun cost recovery. Saat itu mereka belum secara jelas menyebutkan skema yang dipilih sementara Pemerintah Aceh konsisten tetap meminta penggunaan skema cost recovery. Asal tahu, semula Blok Blok NSB berada di bawah naungan ExxonMobil dan berproduksi sejak 1977. Negosiasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PHE  memang sangat sulit.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov 19, 2019

Exxon and Copi Expand Exploration

ExxonMobil don Conocohillips (Copi) plans to conduct exploration outside its operations area. This opens the contractor's opportunity to get additional new reserves.

Head of the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Dwi Soetjipto said the two cooperation contract contractors (KKKS) from the United States had stated the plan. According to him, the KKKS choice to conduct exploration outside its working area has considered the potential for additional oil and gas reserves. This is considered positive.

Dwi Soetjipto

 "That means a lot of potential for the country, rather than drilling in existing areas where additional production and reserves are not too large," he said.

Dwi added that currently the funds collected from the defined work commitment (KKP) for exploration have reached US $ 2.5 billion. The funds are obtained from gross profit sharing contracts. One of the KKKS that have conducted exploration activities from the KKP fund is PT Penamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang) in the form of a 2D seismic survey with a track length of 30,000 kilometers. Cumulatively, an additional investment of the Jambi Merang MPA is up to US $ 239.3 million for exploration and exploitation activities.

"What the Jambi Merang PHE has done with its KKP does not have a better meaning if it is [only] done in Jambi Merang. So [they] were given the opportunity to use the KKP in other areas, "he added.

SKK Migas also encouraged Pertamina and Medco as a local oil and gas company to boost exploration to keep up with Repsol's success in the Top 10 Discovery 2019. Pertamina and Medco have the largest areas number 1 and 3 in the same basin. To encourage investors to explore, SKK Migas claims to have conducted a roadshow to introduce oil and gas basins in the country.

The reason is the success ratio of exploration well discovery in Indonesia is higher and the global average. Referring to the SKK Migas data, until the third quarter of 2019 exploration success ratio was 45%, while in the world in the last 2 years it was 35%. From the latest exploration findings, there are at least an additional 880 million barrel oil equivalent (MMboe) and 230 MMbo from 13 work areas.

Azi N. Alam

Regarding exploration plans in open areas, ExxonMobil agrees to the possibility. Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia Azi N. Alam said that the company remained committed to Indonesia and continued to look for other opportunities.

the Cepu Block in East Java Indonesia

"Both in the Cepu Block and throughout Indonesia, as part of our long-term commitment in Indonesia," he said.

At present, ExxonMobil is the largest oil-producing KKKS in Indonesia, passing Chevron Pacific Indonesia. As of September 2019, ExxonMobil Cepu Ltd recorded a production of ready to sell or lifting of 216,011 barrels per day (bpd) or exceeding the target set at 216,000 bpd. On the other hand, ConocoPhillips (Grissik) Ltd also recorded a brilliant performance in terms of lifting. The Corridor Block operator successfully recorded 833 MMscfd of gas lifting as of September 2019 or 102.8% of the target set by the 2019 APBN.

Meanwhile, Vice President of Commercial and Business Development at ConocoPhillips Taufik Ahmad said that his party always evaluates open areas as a routine part of the search for potential new oil and gas reserves. Moreover, with the extension of the Corridor Block, the activity will continue, "he said.

Meanwhile, the government gave ConocoPhillips the management of Corridor Block 46% (operator), PT Pertamina Hulu Energi Corridor 30%, and Talisman (Corridor) Ltd. 24%. The Corridor Block production sharing contract will be valid for 20 years, effective from December 20, 2023. The estimated investment value from the implementation of the first 5 year KKP is US $ 250 million and a signature bonus of US $ 250 million.

Participation rights owned by the contractor include a 10% participation right that will be offered to Regionally Owned Enterprises according to ESDM Regulation No. 37/2016. Existing work commitments are directed to work on six work packages that include Lower Palembang Paddles, Lower Palembang Suban, Telisa Well Suban Far East, and Suban Far East (continued prospects).

The Corridor Block is one of the oil and gas blocks of strategic value considering the amount of gas production around 1,100 MMscf or equivalent to 12% of the total national natural gas production at this time. In addition, oil and condensate production reached 6,600 bopd.

IDD PROJECT

In other developments, Chevron Pacific Indonesia needs partners to share the risk of developing a deep sea project or Indonesia Deepwater Development (IDD) phase II. Acting Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Djoko Siswanto agrees that Chevron is looking for partners before submitting a revised phase II development plan (POD). They ask for time until 2020, "he said.

Previously, the approval of the development plan (POD) had the potential to be delayed due to the possibility of a change in the consortium of companies working on the IDD project. Deputy Head of SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman said that he did not yet know Chevron's future in developing the IDD Project. However, there will be a change in the consortium and waiting for the entry of new partners.

"Still waiting. I don't know whether Chevron is coming out or not, but the consortium has changed. He [Chevron] did not say to leave, but he was definitely looking for [partners] to develop. ”

In the IDD Project, Chevron is recorded as a project operator with 62% participating rights. Based on SKK Migas's explanation, the IDD Gendalo-Gehem Project is targeted to start production in the first quarter of 2024. The project is now in the stage of drafting detailed design auction documents (FEED), contract awarding, and submission of expenditure approvals (AFE) for surveys.

     With the potential change in the consortium, continued Fatar, the preparation and approval of the IDD Project POD was delayed again. SKK Migas is waiting for a new consortium report before discussing POD.

"Maybe if he deals in January, after he reports to us. Well, partner or what is the point, this is our final [POD material] proposal, "he said.

He added that there was no specific deadline for determining new partners in the development of the IDD project. Fatar claimed that he could not force the development of the project without looking at the economics of the project considered by KKKS.

IN INDONESIA

Exxon dan Copi Perluas Eksplorasi

ExxonMobil don Conocohillips (Copi) berencana melakuakn eksplorasi di luar area operasinya. Hal tersebut membuka peluang kontraktor untuk mendapatkan tambahan cadangan baru.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan kedua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) asal Amerika Serikat itu telah menyatakan rencananya tersebut. Menurutnya, pilihan KKKS untuk melakukan eksplorasi di luar wilayah kerjanya telah mempertimbangkan potensi tambahan cadangan minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut dinilai positif.

 “Itu potensi berarti buat negara, daripada mereka ngebor di wilayah existing yang tambahan produksinya dan cadangannya gak terlalu besar," ujarnya.

Dwi menambahkan saat ini dana yang dihimpun dari komitmen kerja pasti (KKP) untuk eksplorasi sudah mencapai US$2,5 miliar. Dana tersebut didapatkan dari kontrak bagi hasil kotor atau gross split. Salah satu KKKS yang telah melakukan aktivitas eksplorasi dari dana KKP adalah PT Penamina Hulu Energi Jambi Merang (PHE Jambi Merang) berupa survei seismik 2D dengan panjang lintasan 30.000 kilometer. Secara kumulatif, tambahan investasi KKP Jambi Merang hingga 2024 senilai US$239,3 juta untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

“Yang dilakukan PHE Jambi Merang dengan KKP-nya tidak memiliki arti yang lebih bagus kalau [hanya] dilakukan di Jambi Merang saja. Jadi [mereka] diberi kesempatan menggunakan KKP-nya di area lain,” tambahnya.

SKK Migas juga mendorong Pertamina dan Medco sebagai perusahaan migas lokal untuk menggenjot eksplorasi guna mengikuti kesuksesan Repsol yang masuk Top 10 Discovery 2019. Adapun Pertamina dan Medco memiliki area terluas nomor 1 dan 3 di cekungan yang sama. Untuk mendorong ketertarikan investor melakukan eksplorasi, SKK Migas mengklaim telah melakukan roadshow untuk memperkenalkan cekungan-cekungan migas yang ada di Tanah Air. 

Pasalnya, success ratio penemuan sumur eksplorasi di Indonesia lebih tinggi dan rata-rata global. Merujuk data SKK Migas, hingga kuartal III/2019 success ratio eksplorasi sebesar 45%, sementara di dunia dalam 2 tahun terakhir sebesar 35%. Dari sisi penemuan eksplorasi terkini, setidaknya sudah ada tambahan 880 million barrel oil equivalent (MMboe) dan 230 MMbo dari 13 area kerja.

Terkait rencana eksplorasi di area terbuka, ExxonMobil mengamini adanya kemungkinan tersebut. Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Indonesia Azi N. Alam mengatakan pihaknya tetap berkomitmen kepada Indonesia dan terus mencari peluang lain.

“Baik di Blok Cepu maupun di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kami di Indonesia,” katanya.

Saat ini, ExxonMobil merupakan KKKS penghasil minyak terbesar di Indonesia melewati Chevron Pacific Indonesia. Per September 2019, ExxonMobil Cepu Ltd mencatatkan produksi siap jual atau lifting sebanyak 216.011 barel per hari (bph) atau melebihi target yang ditetapkan sebanyak 216.000 bph. Di sisi lain, ConocoPhillips (Grissik) Ltd pun mencatatkan kinerja cemerlang dalam segi lifting. Operator Blok Corridor ini berhasil mencatatkan lifting gas sebanyak 833 MMscfd per September 2019 atau 102,8% dari target yang ditetapkan APBN 2019.

Sementara itu, Vice President Commercial and Business Development ConocoPhillips Taufik Ahmad mengatakan pihaknya selalu melakukan evaluasi atas area terbuka sebagai bagian rutin pencarian potensi cadangan migas baru. Apalagi, dengan adanya perpanjangan Blok Corridor, kegiatan tersebut akan diteruskan,” katanya.

Adapun, pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Corridor kepada ConocoPhillips sebesar 46% (operator), PT Pertamina Hulu Energi Corridor 30%, dan Talisman (Corridor) Ltd. 24%. Kontrak bagi hasil Blok Coridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak 20 Desember 2023. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan KKP 5 tahun pertama senilai US$250 juta dan bonus tanda tangan US$ 250 juta. 

Hak partisipasi yang dimiliki oleh kontraktor tersebut termasuk hak partisipasi 10% yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai Permen ESDM No. 37/2016. Komitmen kerja pasti yang ada diarahkan untuk mengerjakan enam paket pekerjaan yang mencakup Dayung Lower Palembang, Suban Lower Palembang, Telisa Well Suban Far East, Serta Suban Far East (prospek lanjutan).

Adapun Blok Corridor merupakan salah satu blok migas yang bernilai strategis mengingat besarnya produksi gas sekitar 1.100 MMscf atau setara dengan 12% dari total produksi gas bumi nasional saat ini. Selain itu, produksi minyak dan kondensat mencapai 6.600 bopd.

PROYEK IDD

Pada perkembangan lain, Chevron Pacific lndonesia membutuhkan mitra untuk berbagi risiko pengembangan proyek laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap II. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengamini bahwa Chevron sedang mencari mitra sebelum mengajukan revisi rencana pengembangan (POD) IDD tahap II. Mereka minta waktu sampai 2020,” tuturnya.

Sebelummya, pengesahan rencana pengembangan (POD) berpotensi molor akibat kemungkinan perubahan konsorsium perusahaan yang menggarap proyek IDD muncul. Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan belum mengetahui masa depan Chevron dalam pengembangan Proyek IDD. Hanya saja, akan ada perubahan konsorsium dan menunggu masuknya mitra baru.

“Masih menunggu. Saya enggak tahu Chevron keluar atau tidak, tapi konsorsium berubah. Dia [Chevron] tidak bilang keluar, tapi yang jelas Iagi cari [mitra] agar bisa dikembangkan.”

Di Proyek IDD, Chevron tercatat sebagai operator proyek dengan hak partisipasi sebesar 62%. Berdasarkan paparan SKK Migas, Proyek IDD Gendalo-Gehem ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2024. Proyek ini kini masuk tahap penyusunan dokumen lelang desain rinci (FEED), contract awarding, dan pengajuan persetujuan pengeluaran (AFE) untuk survei. 

     Dengan adanya potensi perubahan konsorsium itu, lanjut Fatar, maka penyusunan dan persetujuan POD Proyek IDD kembali tertunda. SKK Migas menunggu laporan konsorsium baru terlebih dahulu sebelum melakukan pembahasan POD.

“Mungkin kalau dia deal pada Januari, setelah dia laporkan ke kami. Nah, mitra atau apa pokoknya ini proposal [bahan POD] terakhir kami,” tuturnya.

Dia menambahkan tidak ada tenggat waktu tertentu untuk menentukan mitra baru dalam pengembangan proyek IDD. Fatar mengaku tidak bisa memaksakan pengembangan proyek tanpa melihat keekonomian proyek yang dipertimbangkan KKKS. 

Bisnis Indonesia, Page-24, Thursday, Nov 14, 2019

These are 10 Oil and Gas Contractors with the Largest Waste

Chevron Pacific Indonesia produces the most B3 waste in the year. Environmental problems have been highlighted in the development of oil and gas working areas in Indonesia. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) recorded 10 major oil and gas cooperation contract contractors (KKKS) that managed large-scale hazardous and toxic (B3) waste last year.

The 10 oil and gas contractors are PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina International Jabung Ltd, Medco E & P Natuna PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco-Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, and Pertamina Hulu Energi ONWJ.

Secretary of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Iwan Prasetya Adhi, said that the total tonnage of the 10 oil and gas contractors reached 70,197.35 B3 waste. Meanwhile, the total cost of waste management reached US $ 12.24 million.

Of the 10 contractors, Chevron Pacific Indonesia recorded the largest in the amount of waste and management costs. Chevron's oil and gas region produces 30,791 tons of waste with management costs reaching US $ 4.64 million.

The Director of Oil and Gas Engineering and Environment, Adhi Wibowo assessed the amount of the volume of Chevron B3 waste in line with the wide area of ​​their oil and gas working area. In addition, Chevron has long been producing in Indonesia.

"Yes, because it's vast, it's a percentage of the area. Because the area is vast, especially since the Dutch era they have managed, so they have cumulative tons of waste," Adi said in the House of Representatives Building in Jakarta.

According to him, Chevron has allocated funds to carry out its obligations in managing B3 waste.

"In the rules, they must budget funds. Later the SKK Migas mechanism refers to the rules in the PSC (production sharing contract)," Adi explained

Chevron Pacific Indonesia Senior Vice President of Policy, Government and Public Affrair, Wahyu Budianto said, Chevron always manages waste arising from oil and gas production and operations.

"We are trying to manage waste well. We have domestic waste processing, we divide, there are organic parts, waste used oil operations, we process," he said.

Regarding costs, Wahyu said that every oil and gas waste processing activity is always included in the work program and budget (WP & B), Director General of Law Enforcement of the Ministry of Environment and Forestry (RK), Rasio Ridho Sani. according to permits that have been regulated by the government.

There are several oil and gas companies that have received administrative sanctions for showing non-compliance in waste management. However, all oil and gas contractors only get administrative sanctions.

"Only administrative," he said.

If the administrative sanctions are not heeded, according to Ridho, then it is likely that it can continue until the legal route.

"We also provide sanctions to make repairs. If they are not obedient, the sanctions are quite severe, including those that can be subjected to criminality, it could also be a civil suit, "Ridho explained.

IN INDONESIA

Inilah 10 Kontraktor Migas dengan Limbah Terbesar

Chevron Pacific Indonesia menghasilkan limbah B3 paling banyak pada tahun Ialu. Masalah lingkungan menjadi sorotan dalam pengembangan wilayah kerja minyak dan gas (migas) di Indonesia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatatl 10 besar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam skala besar pada tahun lalu.

Ke-10 kontraktor migas itu adalah PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina Internasional Jabung Ltd, Medco E&P Natuna PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga, Conoco-Phillips (Grissik) Ltd, Pertamina Hulu Energi Oses Ltd, ExxonMobil Cepu Ltd, PT Pertamina EP, serta Pertamina Hulu Energi ONWJ. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Iwan Prasetya Adhi mengatakan, total tonase dari 10 kontraktor migas itu mencapai 70.197,35 tion limbah B3. Sementara itu, total biaya pengelolaan limbah mencapai US$ 12,24 juta.

Dari 10 kontraktor, Chevron Pacific Indonesia tercatat paling besar dalam jumlah limbah dan biaya pengelolaannya. Wilayah migas Chevron menghasilkan limbah mencapai 30.791 ton dengan biaya pengelolaan mencapai US$ 4,64 juta.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Adhi Wibowo menilai besarnya volume limbah B3 Chevron sejalan dengan jumlah area wilayah kerja migas mereka yang cukup luas. Selain itu, Chevron telah lama berproduksi di Indonesia. 

"Ya karena luas saja, kan persentase dari luas. Karena wilayahnya luas, apalagi sudah dari zaman belanda mereka mengelola, jadi kumulatif berton-ton limbahnya," ungkap Adi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta.

     Menurut dia, Chevron telah mengalokasikan dana untuk melakukan kewajibannya dalam mengelola limbah B3.

"Dalam aturan, mereka harus menganggarkan dana. Nanti di SKK Migas mekanismenya mengacu aturan dalam PSC (production sharing contract)," jelas Adi

Senior Vice President Policy, Government and Public Affrairs Chevron Pacific Indonesia, Wahyu Budianto mengatakan, Chevron selalu mengelola limbah yang timbul dari hasil produksi dan operasi migas. 

"Kami mengusahakan limbah dikelola dengan baik. Kami punya pengolahan limbah domestik, kami bagi, ada bagian organik, limbah operasi bekas oli, semua kami proses," ungkap dia.

Terkait biaya, Wahyu menyebutkan setiap kegiatan pengolahan limbah migas selalu masuk dalam work program and budget (WP&B) Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (BHK), Rasio Ridho Sani mengemukakan Kementerian LHK telah mengeluarkan sanksi administratif kepada kontraktor migas yang tidak mematuhi pengelolaan limbah sesuai izin-izin yang telah diatur oleh pemerintah.

Ada beberapa perusahaan migas yang sudah mendapatkan sanksi administratif karena menunjukkan ketidakpatuhan dalam pengelolaan limbah. Namun seluruh kontraktor migas hanyak mendapatkan sanksi administrasi. 

"Hanya bersifat administrasi," kata dia.

Jika sanksi administrasi tersebut tidak diindahkan, menurut Ridho, maka besar kemungkinan bisa berlanjut hingga jalur hukum. 

“Kami juga memberikan sanksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau mereka tidak patuh, sanksinya cukup berat, termasuk di dalamnya bisa dikenakan pidana, bisa juga gugatan perdata" jelas Ridho. 

Kontan, Page-14, Tuesday, Jan 22, 2019

Press Import, Pertamina Pumping Subsidiaries

Pressing Imports, Pertamina Pumping Subsidiaries PT Pertamina targets oil and gas production this year to reach 922,000 boepd.

PT Pertamina is determined to boost its subsidiary's oil and gas production. The policy was an attempt by Pertamina to suppress crude oil imports which triggered a national trade balance deficit.

The Central Statistics Agency (BPS) noted, Indonesia's trade balance throughout 2018 recorded a deficit of US $ 8.57 billion. This is the biggest deficit value in history. The culprit of the trade balance deficit is the oil and gas (oil and gas) trade deficit which reached US $ 12.4 billion.

Oil and gas production continues to decline, while oil fuel needs are increasing and increasing imports. This year, Pertamina must import crude oil and condensate 342,000 barrels of oil per day (bopd). Understandably, crude oil needs reached 1.6 million bopd.

Pertamina continues to try to reduce oil imports. One of them brought crude oil from the Pertamina International EP (PIEP) field to Indonesia.

"But not all crude oil can be absorbed by our refineries. Therefore, we ask for a refined refinement project. If it can be improved, crude utilization can be better," said Dharmawan Samsu, Upstream Director of PT Pertamina.

It is targeted that oil contribution from PIEP this year will reach 112,000 bopd and gas production of 300 cubic feet per day (mmscfd). Besides PIEP, Pertamina relies on production from other subsidiaries such as Pertamina Hulu Energi (PHE). PHE oil production this year is estimated to contribute 79,000 BOPD and 209 mmscfd gas.

In addition, Pertamina Upstream Indonesia (PHI) is targeted to achieve oil production of 47,500 bopd and 849 mmscfd this year. As a result, this year Pertamina targets oil and gas production to reach 922,000 barrels of oil equivalent per day, with details of 414,000 bopd of oil and 2944 mmscfd of gas rising compared to 2018 which was only 768,000 boepd, for 291,000 bopd oil and 2,763 mmsfcd gas.

In addition to trying to hoist the production of subsidiaries, said Dharmawan, Pertamina continues to strive to carry out the government's mandate to buy crude oil from oil and gas contractors or cooperation contract contractors (KKKS).

the Rokan Block

During January-June 2019, Pertamina will get crude oil from the Rokan Block by 2.5 million barrels per month. In addition to Chevron Pacific oil from Blok Rokan, Pertamina also targets EXXonMobil's crude oil from the Cepu Block.

the Cepu Block

"In accordance with the decision of the Minister of Energy and Mineral Resources related to the purchase of KKKS oil, Chevron and Pertamina have agreed to 100% oil to domestic refineries. We are also discussing ExxonMobil with 220,000 bopd, hopefully the agreement can be obtained," Dharmawan said.

Secretary General of the Association of Oil and Gas Producing Regions, Andang Bachtiar, suspects that the deficit, oil and gas, is still continuing. Because, there are still a number of issues that block the country's oil and gas sector. Moreover, the demand for fuel oil continues to increase.

IN INDONESIAN

Tekan Impor, Pertamina Memompa Anak Usaha

Tekan Impor, Pertamina Memompa Anak Usaha PT Pertamina menargetkan produksi migas tahun ini mencapai 922.000 boepd.

PT Pertamina bertekad menggenjot produksi migas anak usahanya. Kebijakan tersebut sebagai upaya Pertamina menekan impor minyak mentah yang menjadi pemicu defisit neraca perdagangan nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2018 mencatatkan defisit sebesar US$ 8,57 miliar. Ini adalah nilai defisit terbesar sepanjang sejarah. Biang kerok defisit neraca perdagangan adalah defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi (migas) yang mencapai US$ 12,4 niiliar.

Produksi migas terus menurun, sementara kebutuhan bahan bakar minyak semakin meningkat dan menaikkan impor. Tahun ini, Pertamina harus mengimpor minyak mentah dan kondensat 342.000 barel oil per day (bopd). Maklumlah, kebutuhan minyak mentah mencapai 1,6 juta bopd.

Pertamina terus berupaya mengurangi impor minyak. Salah satunya membawa minyak mentah dari lapangan Pertamina Internasional EP (PIEP) ke Indonesia. 

"Tapi tidak semua minyak mentah bisa diserap kilang kami. Oleh karena itu kami minta project refinefy di-improve. Kalau bisa di-improve, pemanfaatan crude bisa lebih baik," ungkap Dharmawan Samsu, Direktur Hulu PT Pertamina.

Ditargetkan kontribusi minyak dari PIEP pada tahun ini mencapai 112.000 bopd dan produksi gas 300 kaki kubik per day (mmscfd). Selain PIEP, Pertamina mengandalkan produksi dari anak usaha lain seperti Pertamina Hulu Energi (PHE). Produksi minyak PHE tahun ini diperkirakan menyumbang 79.000 BOPD dan gas 209 mmscfd.

Selain itu, Pertamina Hulu Indonesia (PHI) ditargetkan bisa mencapai produksi minyak 47.500 bopd dan 849 mmscfd sepanjang tahun ini. Hasilnya, di tahun ini Pertamina menargetkan produksi migas mencapai 922.000 barel setara minyak per hari (boepd), dengan perincian minyak 414.000 bopd dan gas 2944 mmscfd naik dibandingkan tahun 2018 yang hanya 768.000 boepd, di mana untuk minyak 291.000 bopd dan gas 2.763 mmsfcd.

Selain berusaha mengerek produksi anak usaha, kata Dharmawan, Pertamina terus berusaha menjalankan amanat pemerintah untuk membeli minyak mentah dari kontraktor migas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Sepanjang Januari-Juni 2019, Pertamina akan mendapatkan minyak mentah dari Blok Rokan sebesar 2,5 juta barel per bulan. Selain minyak Chevron Pacific dari Blok Rokan, Pertamina juga mengincar minyak mentah milik EXXonMobil dari Blok Cepu.

"Sesuai keputusan Menteri ESDM terkait pembelian minyak KKKS, Chevron dan Pertamina telah sepakat 100% minyak ke kilang dalam negeri. Kami juga sedang berdiskusi ke ExxonMobil sebesar 220,000 bopd mudah-mudahan bisa dapat agreementnya," kata Dharmawan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas, Andang Bachtiar menduga defisit, migas masih terus terjadi. Sebab, masih ada sejumlah persoalan yang mengganjal sektor migas tanah air. Apalagi permintaan Bahan Bakar Minyak terus meningkat.

Kontan, Page-14, Friday, Jan 18, 2019