google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Open Government Opportunities Change Split ONWJ - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Monday, March 27, 2017

Open Government Opportunities Change Split ONWJ



The government is ready to accept the proposal of additional demand for the results (split) the Offshore North West Java (ONWJ) of PT Pertamina Hulu Energi. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said it was still awaiting additional proposed split of Pertamina Hulu Energi. Because, until now Pertamina Hulu Energi has not put the proposal.

"Later, when it was proposed, we see. Currently I'm waiting from Pertamina Hulu Energi, "he said in Jakarta last weekend.

According Arcandra, it could not ensure the split ONWJ will be raised. Moreover, it is working on a new beleid which regulates the unrecovered costs incurred due to the change of the regime's contract cost recovery (investment costs that can be returned) to gross split (for gross proceeds).

However, he said there is the possibility of a split is increased if the project becomes uneconomic. "Wait a minute, (split plus) if it is not economically viable. Ministers Regulation alone is not finished, "said Arcandra.

Earlier, President Director of Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi said it would submit proposed improvements ONWJ split by the end of the first half. Because, when it was still calculating how many additional figures split the right to ensure they are ONWJ still economical.

According to him, there are three factors that were previously not included in the determination of the split ONWJ. Details, their operating costs are not refunded by the government (unrecovered cost) amounted to $ 453 million, the obligation to bear the cost in advance of granting the right of participation (participating interest / PI) to local governments 10%, and the emergence of the burden of Value Added Tax (VAT) after the contract turns into gross split.

Unfortunately, Mount reluctant to specify the exact number of proposed additional split. He also did not want to argue that additional discretionary 5% split in accordance with Article 8 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 8 of 2017 is sufficient.

IN INDONESIAN

Pemerintah Buka Peluang Ubah Split Blok ONWJ


Pemerintah siap menerima usulan permintaan tambahan bagi hasil (split) Blok Offshore North West Java (ONWJ) dari PT Pertamina Hulu Energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan tambahan split dari Pertamina Hulu Energi. Pasalnya, sampai saat ini Pertamina Hulu Energi belum mengajukan usulan tersebut.

“Nanti kalau sudah diusulkan, kami lihat. Saat ini saya sedang menunggu dari Pertamina Hulu Energi,” kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Arcandra, pihaknya tidak dapat memastikan split Blok ONWJ bakal dinaikkan. Apalagi, pihaknya sedang menyusun beleid baru yang mengatur soal unrecovered cost yang timbul akibat pergantian kontrak dari rezim cost recovery (biaya investasi yang dapat dikembalikan) ke gross split (bagi hasil kotor).

Namun, dia menyebut ada kemungkinan split dinaikkan jika memang proyek menjadi tidak ekonomis. “Tunggu dulu, (split ditambah) kalau tidak ekonomis. Peraturan Menterinya saja belum selesai,” kata Arcandra.

Sebelumnya, Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pihaknya akan menyerahkan usulan perbaikan split Blok ONWJ paling lambat akhir semester pertama. Pasalnya, saat ini pihaknya masih menghitung berapa angka tambahan split yang tepat untuk memastikan pengerjaan Blok ONWJ tetap ekonomis.

Menurutnya, terdapat tiga faktor yang sebelumnya belum dimasukkan dalam penetapan split Blok ONWJ. Rincinya, adanya biaya operasi yang belum dikembalikan oleh pemerintah (unrecovered cost) sebesar US$ 453 juta, kewajiban menanggung biaya terlebih dahulu dari pemberian hak partisipasi (participating interest/PI) ke pemerintah daerah 10%, dan munculnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah kontrak berubah menjadi gross split.

Sayangnya, Gunung enggan merinci berapa pastinya tambahan split yang diusulkan. Dia juga tidak ingin menyatakan bahwa diskresi tambahan split 5% sesuai pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2017 sudah cukup. 

Investor Daily, Page-14, Monday, March, 27, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel