google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Exploration Costs Unfair - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Tuesday, February 28, 2017

Exploration Costs Unfair



Exploration costs of oil and gas (oil) is considered unjust government. Exploration of energy resources by third parties, especially foreigners have tended to override the principles of justice. The Company is authorized to exploration, and the result is divided. However, exploration costs borne by the government. It is considered unfair. This is expressed by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan when presenting scientific papers at the inaugural freshman doctoral, master and professional Airlangga University (Unair) in the Hall of Garuda Mukti, Management Building, Campus C Airlangga
Thursday (23/2).

Manifestation of the efforts put forward other principles of justice, said Jonan, mineral and metal mining companies are required to process in the country. "There is no export of minerals and metals. This policy is to bring multi-player effect, "he continued.

Alumni S2 Accounting Airlangga University also signed the Declaration of Sovereignty of Natural Resources Support Indonesia with the Rector of Airlangga University Prof. Moh Nasih, followed by professors, lecturers, and students S2 and S3. In the petition sheet cites Article 33, paragraph 2 of the Constitution of 1945. In addition reads; Freeport, Earth, and Air Indonesia for Prosperity Rakyat Indonesia. Not for Prosperity Foreign People.

This declaration is also to address the evaluation of the work contract of PT Freeport Indonesia. In addition, to encourage private investment for the amount of domestic or national level. The target, promote national economic growth. "Investing ex works contract will be offered to the central government, local, state, enterprises, to the national private sector. If you are still having trouble, should go public, "detailed official who was born in Singapore.

For the percentage offered to the president of the center, said Jonan, by 51%. "What to do with Freeport still negotiating," he said.

Add gas stations Up Remote

Ignatius Jonan confirmed it would increase the number of filling stations Fuel (petrol stations) to remote areas in the country. This is to follow up the implementation of fuel oil (BBM) one price across Indonesia. "To fuel at the pump is already one price. Just at the retail level yet, "he said. To suppress the existence of the retailer, adding gas stations to remote needs, '' he said.

This effort will continue until the next six months. For areas that have potential for oil and gas and has been explored, said Jonan, a local government receives 10% of the shares. This percentage is large enough for local development. Giving these shares through the results within a period of maximum 30 years.

IN INDONESIAN

Biaya Eksplorasi Tidak Adil


Biaya eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) dianggap pemerintah tidak adil. Eksplorasi sumber energi oleh pihak ketiga, terutama asing selama ini cenderung mengesampingkan azas keadilan. Perusahaan diberi kewenangan untuk eksplorasi, dan hasilnya dibagi. Namun, biaya eksplorasi ditanggung pemerintah. Ini yang dianggap tidak adil. Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan saat menyampaikan orasi ilmiah di pengukuhan mahasiswa baru program doktor, magister, dan profesi Universitas Airlangga (Unair) di Aula Garuda Mukti, Gedung Manajemen, Kampus C Unair,
Kamis (23/2).

Wujud upaya mengedepankan azas keadilan lainnya, kata Jonan, perusahaan tambang mineral dan logam wajib melakukan pengolahan di dalam negeri. “Tidak ada ekspor bahan tambang dan logam. Kebijakan ini untuk memunculkan multi player effect,” sambungnya. 

Alumni S2 Akuntansi Unair ini juga menandatangani Deklarasi Dukungan Kedaulatan Kekayaan Alam Indonesia bersama Rektor Unair Prof. Moh Nasih, diikuti para guru besar, dosen, serta mahasiswa S2 maupun S3. Pada lembar petisi tersebut mengutip pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu bertuliskan; Freeport, Bumi, dan Air Indonesia untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia. Bukan untuk Kemakmuran Rakyat Asing.

Deklarasi ini juga untuk menyikapi evaluasi kontrak karya PT Freeport di Indonesia. Selain itu, untuk mendorong banyaknya investasi untuk swasta domestik atau nasional. Targetnya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Investasi eks kontrak karya akan ditawarkan ke pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta nasional. Jika masih kesulitan, harus go public,” rinci pejabat yang lahir di Singapura ini.

Untuk persentase yang ditawarkan presiden ke pusat, kata Jonan, sebesar 51%. “Yang urusannya dengan Freeport masih negosiasi,” tandasnya.

Tambah SPBU Hingga Pelosok 

Ignatius Jonan menegaskan pihaknya akan menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) hingga pelosok di Tanah Air. Ini sebagai tindak lanjut pemberlakuan bahan bakar minyak (BBM) satu harga se Indonesia. “Untuk BBM di SPBU sudah satu harga. Cuma di tingkat pengecer yang belum,” katanya. Untuk menekan keberadaan pengecer, penambahan SPBU hingga pelosok perlu,”’ tandasnya.

Upaya ini akan terus dilakukan hingga enam bulan ke depan. Untuk daerah yang memiliki potensi migas dan sudah dieksplorasi, kata Jonan, Pemerintah Daerahnya mendapatkan 10% saham. Persentase ini cukup besar untuk pembangunan daerah. Pemberian saham ini melalui bagi hasil dalam kurun waktu maksimal 30 tahun.

Duta Masyarakat, Page-16, Friday, Feb, 24, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel